KLIKRIAU.COM,JAKARTA – Gelombang protes publik atas isu kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk fasilitas perumahan, mendorong sejumlah partai di parlemen untuk melakukan evaluasi. Hingga Ahad (31/8), sedikitnya tujuh fraksi menyatakan dukungan terhadap peninjauan ulang tunjangan tersebut, yakni PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PKB, dan PKS.

PDI Perjuangan melalui Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan sikap tegas. “Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said, Sabtu (30/8).

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono. Ia menegaskan partainya siap meninjau ulang fasilitas dewan. “Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujarnya di Jakarta.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, juga menegaskan sikapnya. “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni, Sabtu (30/8).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai sikap dewan ke depan harus lebih berhati-hati. “Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan partainya juga satu suara. “Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” ujar Jazilul.

Fraksi PAN pun tidak berbeda pandangan. Mereka mendukung evaluasi menyeluruh, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang memicu kemarahan rakyat.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan dukungan penuh terhadap penghapusan tunjangan rumah dinas. “Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.(*)

Sumber : Cnn Indonesia.com/detik.com